Majelis Rakyat Kalimantan Timur Berdaulat bersama Aliansi Ormas Dayak Kalimantan Timur (terdiri dari 11 ormas Dayak) mewakili masyarakat Kaltim telah menyampaikan permohonan resmi tersebut dalam surat yang dilayangkan kepada dua Menteri terkait, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Menteri Negara Perencanaan/Kepala Bappenas RI, pekan lalu (14/10) di Jakarta.
Menurut Ketua Majelis Masyarakat Kaltim Berdaulat Mohammad Djailani, masyarakat Kaltim sangat menghargai dan menghormati pemerintah terkait diadakannya sayembara desain untuk membangun Ibukota Negara Baru RI. Begitu pula materi visi dan kriteria yang telah ditetapkan. "Namun, kami memohon pemerintah juga memasukkan aspek budaya daerah dan kearifan lokal dalam materi lriteria lomba desain tersebut," ujarnya, usai Seminar Nasional Dayak di Kantor Bappenas, belum lama ini.
Seperti diketahui dalam materi visi dan kriteria desain Ibukota Negara Baru yang disayembarakan pemerintah antara lain; Mencerminkan Identitas Bangsa, Menjamin Keberlanjutan Lingkungan Sosial dan Ekonomi, Menunjukkan Kota yang Cerdas Moderen dan Berstandar Internasional. Dari ke-tiga kriteria tersebut, sangat disayangkan tidak ada secara ekspelisit aspek budaya dan kearifan lokal Dayak Kalimantan.
Padahal, kedua aspek (budaya daerah dan kearifan lokal) tersebut, Djailani menjelaskan, memiliki "nilai" sendiri bagi masyarakat daerah yang daerahnya dipilih menjadi ibukota negara baru. "Kedua aspek itu sangat penting untuk mengangkat "nilai" budaya bangsa dan melestarikan nilai-nilai kearifan di masyarakatnya sehingga menjadi nilai tambah lebih bagi negara dalam berkebangsaan apalagi sebagai ibukota negara baru. Di mana pun daerahnya," tutur Djailani.
Karena itu, Djailani menegaskan masyarakat Kaltim sangat berharap aspek nilai Budaya Dayak dan Kearifan Lokal Masyarakat Dayak Kaltim mendapat perhatian pemerintah dan dimasukkan menjadi salah satu kriteria dalam sayembara desain tersebut.
"Kami sangat terbuka dan bersedia setiap saat bisa memberikan masukan kepada pemerintah jika diperlukan," jelas Mohammad Djailani, yg bergelar Raden Tumenggung dari Kesultanan Kutai Tenggarong yang juga pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Menko EKUIN/Bappenas pada era Ginandjar Kastasasmita dan Dorojatun Kuncorojakti.
Sebelumnya Majelis Masyarakat Kaltim Berdaulat dan Aliansi Ormas Dayak beserta berbagai organisasi masyarakat telah menyampaikan pernyataan sikap kepada Presiden terpilih 2019-2024 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, telah Mendukung dan akan Mengawal terealisasinya keputusan pemerintah dalam membangun Ibukota Negara RI di wilayahnya.
Untuk itu, Djailani menegaskan, Masyarakat Kaltim memohon pemerintah agar melibatkan putra Kaltim mulai dari perencanaan/desain hingga pelaksanaan pembangunannya demi "mengangkat" nilai-nilai berkebangsaan serta menjunjung tinggi nilai dan kelestarian budaya, serta kesatuan NKRI.
Simak Video "Pengumuman! Pemerintah Gelar Sayembara Desain Ibu Kota Baru"
[Gambas:Video 20detik]
(dna/dna)
"lokal" - Google Berita
October 20, 2019 at 10:30AM
https://ift.tt/31u2OcC
Desain Ibu Kota Baru Diminta Tak Abaikan Budaya Lokal - detikFinance
"lokal" - Google Berita
https://ift.tt/2nu5hFK
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Desain Ibu Kota Baru Diminta Tak Abaikan Budaya Lokal - detikFinance"
Post a Comment